UU Nomor 34 tahun 2010 yang menyatakan bahwa
penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional masuk perguruan
tinggi negeri (SNMPTN) melalui dua skema yaitu SNMPTN undangan dan
mandiri akan benar-benar dilaksanakan pada tahun 2013 nanti. Itu artinya
SNMPTN tulis yang selama ini dijadikan salah satu jalur untuk menjaring
mahasiswa baru telah benar-benar dihapuskan. Jalur SNMPTN undangan ini
berdasarkan nilai rapor selama tiga semester yakni semester tiga, empat,
dan lima sesuai jurusan di SMA dan mengikutsertakan nilai ujian
nasional (UN).
Kabar SNMPTN tahun 2013 yang disebut-sebut akan gratis pun mendapat respons positif karena kita tidak perlu dipusingkan lagi membayar uang pendaftaran seperti biasanya. Pemerintahlah yang membayar semua biaya pendaftaran tersebut. Ini terlihat lebih efesiensi dalam hal biaya dan prosesnya karena sekolah yang akan merekap semua nilai dan siswa hanya tinggal menunggu pengumuman setelah pelaksanaan UN. Namun bukan di sini permasalahannya, ada hal yang lebih menjadi kontroversi dan memicu banyaknya ketidakadilan.
Pertama, dengan pemakaian nilai rapor dan UN dikhawatirkan mendorong guru-guru memberikan nilai yang tinggi agar muridnya banyak yang bisa masuk PTN. Di sinilah akan marak terjadi kecurangan sampai bocornya soal UN. Inilah potret pendidikan di Indonesia.
Kedua, SNMPTN undangan yang kuotanya minimal 60% hanya berpelunag besar bagi mereka yang bersekolah di pusat kota. Mereka yang sekolahnya sudah memenuhi standar-standar tertentu sampai pada taraf internasional akan lebih mudah lolos PTN karena prestise yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di pelosok-pelosok daerah? Belum tentu mereka yang berada di pusat kota semua lebih pintar dari mereka yang berada di daerah.
Ketiga, bagaimana mereka yang tidak lolos pada SNMPTN undangan tersebut? Memang masih ada jalur mandiri, tapi untuk mereka yang ekonominya menengah ke bawah akan kesulitan dalam masalah biaya. Pasalnya, seperti yang sudah kita ketahui, masuk PTN, sekali pun melalui jalur mandiri, mengharuskan kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Lagi-lagi, bagaimana nasib mereka yang berekonomi lemah? Bukankah pendidikan tidak saja bagi mereka yang mempunyai uang, tapi pendidikan layak dinikmati oleh semua orang, oleh semua kalangan.
Keempat, dengan hanya ada SNMPTN undangan, sudah pasti siswa lulusan tahun kemarin yang masih menggantungkan harapannya pada PTN idaman tidak dapat mengikuti SNMPTN pada tahun ini. Ambil contoh Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tidak lagi menyertakan ujian mandiri oleh ITB sendiri. Tahun lalu ITB menempatkan kuota 60% pada SNMPTN undangan dan 40 % mahasiswa baru diterima melalui jalur ujian tulis. Kemungkinan, tahun 2013 ITB akan 100% menerima mahasiswa baru lewat SNMPTN undangan.
Kiranya pemerintah juga sudah mempertimbangkan kebijakan ini. Penulis harap pemerintah benar-benar adil kepada mereka yang layak mengenyam pendidikan, benar-benar adil terhadap proses-proses penyeleksian dan semoga kebijakan ini mampu memperbaiki potret pendidikan di Indonesia.
Wulan Sri Mulyaningsih
Mahasiswi Program Studi PPKN
Universitas Negeri Jakarta
(//rfa)
Kabar SNMPTN tahun 2013 yang disebut-sebut akan gratis pun mendapat respons positif karena kita tidak perlu dipusingkan lagi membayar uang pendaftaran seperti biasanya. Pemerintahlah yang membayar semua biaya pendaftaran tersebut. Ini terlihat lebih efesiensi dalam hal biaya dan prosesnya karena sekolah yang akan merekap semua nilai dan siswa hanya tinggal menunggu pengumuman setelah pelaksanaan UN. Namun bukan di sini permasalahannya, ada hal yang lebih menjadi kontroversi dan memicu banyaknya ketidakadilan.
Pertama, dengan pemakaian nilai rapor dan UN dikhawatirkan mendorong guru-guru memberikan nilai yang tinggi agar muridnya banyak yang bisa masuk PTN. Di sinilah akan marak terjadi kecurangan sampai bocornya soal UN. Inilah potret pendidikan di Indonesia.
Kedua, SNMPTN undangan yang kuotanya minimal 60% hanya berpelunag besar bagi mereka yang bersekolah di pusat kota. Mereka yang sekolahnya sudah memenuhi standar-standar tertentu sampai pada taraf internasional akan lebih mudah lolos PTN karena prestise yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan mereka yang berada di pelosok-pelosok daerah? Belum tentu mereka yang berada di pusat kota semua lebih pintar dari mereka yang berada di daerah.
Ketiga, bagaimana mereka yang tidak lolos pada SNMPTN undangan tersebut? Memang masih ada jalur mandiri, tapi untuk mereka yang ekonominya menengah ke bawah akan kesulitan dalam masalah biaya. Pasalnya, seperti yang sudah kita ketahui, masuk PTN, sekali pun melalui jalur mandiri, mengharuskan kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Lagi-lagi, bagaimana nasib mereka yang berekonomi lemah? Bukankah pendidikan tidak saja bagi mereka yang mempunyai uang, tapi pendidikan layak dinikmati oleh semua orang, oleh semua kalangan.
Keempat, dengan hanya ada SNMPTN undangan, sudah pasti siswa lulusan tahun kemarin yang masih menggantungkan harapannya pada PTN idaman tidak dapat mengikuti SNMPTN pada tahun ini. Ambil contoh Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tidak lagi menyertakan ujian mandiri oleh ITB sendiri. Tahun lalu ITB menempatkan kuota 60% pada SNMPTN undangan dan 40 % mahasiswa baru diterima melalui jalur ujian tulis. Kemungkinan, tahun 2013 ITB akan 100% menerima mahasiswa baru lewat SNMPTN undangan.
Kiranya pemerintah juga sudah mempertimbangkan kebijakan ini. Penulis harap pemerintah benar-benar adil kepada mereka yang layak mengenyam pendidikan, benar-benar adil terhadap proses-proses penyeleksian dan semoga kebijakan ini mampu memperbaiki potret pendidikan di Indonesia.
Wulan Sri Mulyaningsih
Mahasiswi Program Studi PPKN
Universitas Negeri Jakarta
(//rfa)
0 komentar:
Posting Komentar